Para pemimpin Irak menginginkan pelatih militer Amerika tetap tinggal, melampaui batas waktu akhir tahun yang ditetapkan bagi pasukan Amerika untuk keluar dari Irak, tapi tanpa memberi kekebalan jika mereka melakukan kejahatan, syarat utama yang ditetapkan Amerika bagi perjanjian apapun.
Wakil Perdana Menteri Irak Roz Nouri Shawez mengumumkan Selasa malam, blok-blok politik utama Irak telah sepakat "pada kebutuhan untuk melatih pasukan Irak" dan melengkapi mereka sesegera mungkin. Tapi ia mengatakan pembagian kekuasaan pemerintah antara faksi-faksi Syiah, Sunni dan Kurdi tidak mau memberi tentara Amerika kekebalan, dan bahwa pelatihan itu harus dilakukan hanya di pangkalan-pangkalan Irak.
Keputusan ini memungkinkan Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki melanjutkan diskusi tentang mempertahankan sejumlah tentara Amerika di Irak selepas batas waktu tahun 2011 bagi penarikan mereka, lebih dari delapan tahun setelah invasi yang menggulingkan presiden Saddam Hussein.
Koalisi politik yang setia kepada ulama anti-Amerika Muqtada al-Sadr yang keberatan terhadap kehadiran Amerika di Irak, langsung menolak ide itu.
Amerika ingin tentaranya memiliki perlindungan hukum yang sama dengan yang diberikan kepada mereka dalam pengaturan keamanan sekarang ini. Itu berarti tentara Amerika tidak akan dituntut atas kejahatan tertentu yang dilakukan di luar tugas. Tapi Amerika akan memikul tanggungjawab utama untuk kejahatan tertentu yang dilakukan selama bertugas atau di pangkalan-pangkalannya.
Sekarang ini terdapat sekitar 43.500 tentara Amerika di Irak. Dalam pengaturan keamanan tahun 2008, semua harus keluar menjelang akhir tahun ini.
