Persoalan buruh asing di Indonesia kembali menjadi perdebatan dalam "Debat Wakil Presiden" yang digelar KPU di Hotel Sultan Jakarta pada Minggu (17/3) malam.
Tim Pengacara Muslim berharap kasus terdakwa teroris Hambali yang kini ditahan di Guantanamo, Kuba agar disidangkan di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi mendesak DPR untuk menunda semua pembahasan proses ratifikasi dan perundingan perjanjian perdagangan bebas (FTA) menjelang pemilu 2019.
Komisi Pemilihan Umum menjamin serangan peretas terhadap situs resmi KPU tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan suara pada 17 April mendatang.
Keluarga dan korban penculikan 1998 ingin memberikan kesempatan kedua kali kepada Joko Widodo menjadi presiden dan menuntaskan kasus yang sudah bergulir 21 tahun.
Puluhan ribu koleksi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berupa tesis dan disertasi dimusnahkan dengan alasan kondisinya sudah tidak layak lagi dan guna menghemat biaya karena akan dilakukan upaya digitalisasi karya-karya ilmiah tersebut.
Kepolisian Indonesia bersikukuh melanjutkan penyidikan terhadap kasus yang menjerat aktivis HAM Robertus Robet mesti mendapat desakan dari koalisi masyarakat sipil.
Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) menjamin kebijakan Dwifungsi ABRI yang berlaku pada era orde baru tidak akan kembali lagi.
Pemilih Indonesia diminta menggunakan hak pilihnya dengan akal sehat agar pemimpin yang dihasilkan tidak seperti Hitler.
Kebebasan pers di Indonesia semakin terancam di tengah maraknya aksi kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan warga.
Mantan Presiden SBY hari Kamis (28/2) menyampaikan keputusan mengejutkan, dengan menyerahkan komando Partai Demokrat pada putranya Agus Harimurti karena ia akan memfokuskan diri pada upaya pemulihan istrinya, Ani Yudhoyono
Kegiatan deklarasi damai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yakni Talangsari 1989, dinilai merampas hak korban dalam mencari keadilan.
Pemerintah menegaskan tidak ingin gegabah dalam menjalankan rencana peningkatan perwira aktif TNI di kementerian dan lembaga pemerintah lainnya.
